Surabaya, Jatiminside.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024) sore.
Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.
Dalam rakor ini, Kepala BNPB RI bersama Menko PMK menyerahkan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Polda Jawa Timur. Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati/Wali kota di Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.
“Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujar Adhy Karyono.
Adhy menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi. Di antaranya, menggelar Rakor bencana hidrometeorologi, surat imbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur.
Selain itu, Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/ kota.
“Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” katanya.
Menurut dia, apel siaga ini sangat penting. Karena pada Triwulan Desember 2024, Januari dan Februari 2025, wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.
“Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.
Sementara untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, Adhy menyampaikan bahwa sudah mengambil fokus utama untuk evakuasi warga terdampak, utamanya kelompok rentan. Kemudian melakukan manajemen pengungsian baik dari Dinas Sosial, BNPB, BPBD, dan instansi terkait guna penanganan mitigasi bencana khususnya banjir.
Mitigasi bencana di Jatim, dikelompokkan menjadi delapan klaster. Yakni Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro. Serta ada pengelempokan Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Wilayah Sungai Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, WS Welirang Rejoso yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.
“Wilayah sungai menjadi salah satu penyebab banjir selain karena faktor curah hujan tinggi. Nyatanya, kondisi sungai dan aliran anak sungai mengakibatkan banjir yang terjadi di Mojokerto, Jombang dan Ponorogo,” imbuhnya.
Adhy menyampaikan, total bencana di Jawa Timur per 1 Januari hingga 16 Desember sebanyak 370 bencana. Dan secara khusus, dimulainya hidrometeorologi basah di Jawa Timur per 1 November – 17 Desember 2024 terdapat 62 kejadian dengan kategori sedang berat.
“Ini berdampak pada 26 Kabupaten/ Kota, 88 Kecamatan dan 197 desa. Serta mengakibatkan 3 korban meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan dan beberapa infrastruktur rusak,” tuturnya.
Di akhir, Adhy meminta BMKG agar memberikan informasi prakiraan cuaca di Jawa Timur untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Dengan data dan informasi dari BMKG ini menjadi sangat penting, lebih detil dan terarah.
“Sektor mana yang kita lakukan kesiapan untuk penguatan dan kita akan bisa lebih efisien untuk mengatasi hal tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menko PMK RI Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan bahwa seluruh daerah di Jatim siap menghadapi resiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember – Februari.
Menurutnya, pemerintah pusat sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda. Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana.
“Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Menurutnya, kondisi kepulauan Indonesia, data satelit menunjukkan suhu muka air laut yang semakin menghangat dan memanas bahkan suhu naik hingga 2 derajat celcius.
“Ini kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya, maka terjadilah booster, kenaikan pembentukan awan-awan hujan yang intensif. Itulah yang disebut anomali iklim global atau La Nina, levelnya masih lemah,” ujar Dwikorita.
Dwikorita menambahkan, hal ini memicu peningkatan curah hujan, serta terbentuknya sirkulasi siklonik, muncul bibit-bibit siklom, mengepung wilayah Indonesia dan mengakibatkan angin kencang serta hujan lebat.
Ia juga memberikan prakiraan cuaca untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar meminimalisir potensi cuaca ekstrem, mencegah korban jiwa dan mengurangi kerugian.
“Bisa cek untuk kecamatan mana saja di tiap kabupaten yang kiranya akan terjadi cuaca ekstrem. Silakan buka aplikasi INAWIS BMKG, lihat bagaimana fitur cuaca dalam 7 hari kedepan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim sudah terjadi bencana status tanggap darurat ada 11. Kemudian 27 kabupaten/kota sudah menetapkan siaga darurat.
Maka dari itu, Kepala BNPB menyebutkan bahwa, pemerintah pusat atas petunjuk Menko PMK menyalurkan bantuan dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan sebanyak 16 item. Bantuan itu meliputi perahu, sembako, makanan siap saji dan pompa.
“Kita harapkan 27 daerah yang statusnya siaga darurat ketika terjadi bencana sudah siap membantu masyarakat. Sedangkan 11 kabupaten dan kota yang terkena bencana diberi bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah di Pulau Jawa. Dimana, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, sudah dilakukan. Rencananya, Jatim OMC akan dilaksanakan siang malam (24 jam) di dua titik, yakni daerah tapal kuda dan mataraman.
Nanti, kata dia, akan dilihat OMC-nya. Sebab OMC bukan titik melainkan area pertemuan awan yang berdekatan dengan hujan untuk kemudian dilakukan intervensi. “Kita lihat prediksinya. Mudah-mudahan cuaca ekstrem bisa terkurangi,” pungkasnya. (Rls/Had/Red)
