Surabaya, Jatiminside.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso meninjau uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 10 Surabaya, Kelurahan Wonocolo, Senin (13/1/2025).
Uji coba MBG di Jatim dilaksanakan serentak menyasar delapan daerah. Salah satunya di Kota Surabaya, mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
Pada tahap awal pelaksanaan, ada lima sekolah yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Antara lain, PAUD (Kelompok Bermain) Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cahyo mengungkapkan, saat ini jajaran legislatif terus memantau perkembangan MBG di Jatim. Ia juga mengapresiasi uji coba MBG di Surabaya yang tengah berlangsung.
“Untuk Surabaya berjalan cukup baik meskipun memang ada beberapa catatan, tetapi dengan adanya sampling atau percobaan ini ke depannya bisa disempurnakan,” kata Cahyo.
Ia menyebutkan sejumlah catatan itu di antaranya adalah memperbaiki kemasan makanan agar sesuai standar yang telah ditentukan oleh BGN.
“Kalau kami menyoroti tadi semuanya sudah baik, tetapi yang menjadi krusial dan harus menjadi perhatian adalah bagaimana kondisi makanannya sesuai standar baik AKG maupun kualitas makanan. Tadi kita lihat sudah sesuai standar,” ujarnya.
Pihaknya bersyukur, karena Pemprov Jawa Timur, berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terus bekerja keras demi mensukseskan program MBG.
“Karena ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi, kualitas IQ dari generasi muda kita. Khususnya untuk anak-anak TK, SD yang merupakan fondasi cita-cita masa depan indonesia emas,” jelasnya.
Cahyo menuturkan, bahwa saat ini DPRD Jatim sudah menetapkan postur anggaran MBG selama satu tahun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pemprov Jatim.
Dalam kesempatan ini, Cahyo juga berdiskusi dengan Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir meninjau uji coba MBG.
Diskusi tersebut di antaranya membicarakan peluang memaksimalkan efektivitas anggaran MBG demi menjaga kualitas maupun porsi makanan yang disajikan kepada para siswa, hingga kemungkinan adanya akselerasi subsidi peningkatan gizi dari porsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan menggodok dan mendiskusikan bagaimana yang terbaik agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Cahyo.
Diketahui, anggaran untuk MBG per porsi dari pemerintah pusat sebesar Rp10.000. Sementara dari Pemprov Jatim, kata Cahyo, telah mempersiapkan postur anggaran yang cukup untuk kegiatan tersebut
Di samping itu, juga melibatkan anggaran dari APBN, APBD Pemkot/Pemkab di daerah masing-masing. Artinya ada kolaborasi dari tiga sumber anggaran. Misal untuk Surabaya, plot anggaran APBD untuk MBG sepanjang satu tahun dialokasikan sekitar Rp1 triliun.
“Total postur anggaran Pemprov Jatim sekitar Rp600 miliar sampai Rp800 miliar untuk MBG, hitungan kami selama satu tahun mencakup semua anak di Jatim mulai SD, SMP, SMA,” kata Cahyo.
Di sisi lain, Cahyo berharap distribusi dan pengelolaan nantinya juga akan meningkatkan ekonomi pelaku UMKM .
“Harapannya, ke depan semakin banyak UMKM yang merasakan dampak dari kegiatan ini maupun semakin banyak siswa kita yang mendapatkan manfaat dari program ini secara merata , sehingga program ini berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarkat dan pemerintah pusat ” ungkapnya.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang berhasil menjalankan program ini sebelum 100 hari kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo dan Wapres Mas Gibran, ini luar biasa. Kami dari DPRD Jatim sangat mendukung,” terang Cahyo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menuturkan, saat ini merupakan masa uji coba MBG di delapan daerah di Jatim.
Hasil uji coba ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah pusat. Misal, bagaimana mengantisipasi anak yang alergi terhadap makanan tertentu, anak berkebutuhan khusus atau evaluasi penambahan gizi. “Nah, ini akan kita evaluasi semua,” kata Aries.
Masa evaluasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan skema terbaik distribusi MBG, sehingga ini menjadi alasan mengapa program belum dilakukan secara serentak. Bisa saja, kata Aries, pihak pemerintah menunjuk komite sekolah yang lebih memahami kondisi kesehatan siswa.
“Supaya nanti betul-betul pelaksanaan yang pada intinya, itu sudah betul-betul paripurna,” ucapnya.
Soal menu, Aries menilai komposisinya sudah cukup. Karena telah dilengkapi sayur, daging, nasi yang pas dan susu.
“Menurut saya sudah melebihi batas gizi yang sebenarnya. Bagi tingkat SMA ini cukuplah,” tandasnya. (*/Had/Red)
