Surabaya, Jatiminside.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merelokasi 32 Kepala Keluarga (KK) warga Kampung 1001 Malam ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumur Welut, Senin (26/12/2022).
Pemindahan kali ini, warga dibantu Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya. Pemindahan warga ini adalah tindak lanjut dari relokasi 16 KK yang sebelumnya tinggal di bawah kolong jembatan Tol Dupak.
“Untuk pemindahan warga yang tinggal di sisi utara tol ini, kami pindahkan juga ke Rusunawa Sumur Welut,” kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/12/2022).
Anna menyampaikan, pemindahan warga bertujuan untuk mengembalikan lahan tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Rencananya, setelah semua direlokasi, kawasan itu akan dilakukan normalisasi sungai.
Di sisi lain, Anna menyebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga tidak ingin warganya terlantar begitu saja. Maka dari itu pemkot memberikan fasilitas tempat tinggal hingga jaminan hidup yang lebih layak.
“Kan nggak mungkin lahan ini dialih fungsi kemudian warga dibiarkan begitu saja. Pak Wali pun tidak ingin warganya terlantar, sehingga kami memberikan fasilitas tersebut,” lanjut dia.
Sementara bagi warga di sana yang bukan KTP Surabaya, Anna menyatakan jika pemkot memberikan pilihan dan tidak memaksa mereka untuk tinggal di Rusunawa Sumur Welut.
“Ada yang mau pulang ke kampungnya, ada yang ingin mencari kos, dan ada yang ingin mencari kontrakan. Kami tidak masalah, karena kami tidak asal gusur justru pemkot itu hadir untuk menyelamatkan warga agar tidak terlantar, sedangkan yang punya tanah ini akan mengalihkan fungsinya,” sebutnya.
Anna juga berujar, jika data warga yang direlokasi ini didapatkan dari hasil kesepakatan bersama koordinator Kampung 1001 Malam. Pemkot juga menargetkan, relokasi warga Kampung 1001 Malam rampung hingga akhir tahun 2022. “Di sana (Rusunawa Sumur Welut) sudah kami sediakan 44 unit, satu unit satu KK,” imbuhnya.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menambahkan, jika proses pengangkutan barang milik warga menggunakan 10 unit kendaraan operasional milik Satpol PP.
Sedangkan untuk angkutan warga, pemkot menggunakan 4 unit bus sekolah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.
“Sebagian warga ada yang berinisiatif sendiri menggunakan kendaraan pribadi. Ada yang menggunakan truk Satpol PP,” pungkas Eddy. ***
Tinggalkan Balasan