PROBOLINGGO. – Tim Pembina Samsat Probolinggo Kota NGOPILABORASI (Ngobrol Pintar dan Kolaborasi) dengan PJ Walikota Probolinggo dalam rangka pembahasan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Probolinggo, Kepala UPT PPD Probolinggo dan Kepala Satuan Lalu Lintas Probolinggo Kota dengan maksud untuk melakukan rekonsiliasi dan penagihan serta himbauan pembayaran Pajak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Tim Pembina Samsat juga melakukan sosialisasi program pemutihan Pajak Daerah Tahun 2024 dan koordinasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta komitmen bersama kepada seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat dan Lurah se Kota Probolinggo guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Probolinggo, Noviar Andhika Panji Wiratama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang senantiasa mendukung terselenggaranya program taat pajak di lingkungan kantor pemerintahan dalam rangka mendukung pembangunan Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan sebagai wujud sinergitas di antara stakeholder demi peningkatan tingkat kepatuhan dalam melakukan pajak kendaraan bermotor khususnya di lingkungan pemerintah daerah. PJ Walikota Probolinggo, Nurkholis juga menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian untuk menyongsong dan mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tantang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas diantara stakeholder yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta pelayanan kepada masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara dan juga Pemerintah Kota Probolinggo.
Dalam kegiatan ini juga, PT Jasa Raharja senantiasa mengingatkan kepada seluruh pihak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menghimbau agar pegawai di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor tepat waktu yang merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor.
