Surabaya, Jatiminside.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan 1.360 Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Pahlawan.
Peluncuran ditandai dengan tabuhan kentongan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pengurus RW di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026).
Program tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat. Melalui video conference, Jumhur menilai Lomba Kampung Pancasila 2026 menjadi wujud konkret membumikan nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan kampung yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Dimulai dari hal sederhana yaitu mengurangi dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengolah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai,” ujar Jumhur.
Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan Lomba Kampung Pancasila tidak sekadar menjadi kompetisi antarkampung. Menurut dia, program tersebut merupakan upaya untuk menguatkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi,” ujar Eri.
Eri menjelaskan, Lomba Kampung Pancasila 2026 memiliki sejumlah indikator utama penilaian. Indikator tersebut mencakup penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi dan keharmonisan antarwarga, serta peningkatan jiwa kepedulian.
Selain itu, penilaian mencakup pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan agar bersih dan sehat.
“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” imbuhnya.
Untuk mendampingi masyarakat, Pemkot Surabaya menerjunkan Perangkat Daerah (PD) sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah.
Eri menegaskan, PD tidak hanya bertugas memberikan perintah, tetapi juga wajib memberikan contoh dan pendampingan secara langsung di lapangan.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan mekanisme evaluasi terhadap PD atau dinas yang menjadi pengampu wilayah. Apabila dinilai gagal dalam membina wilayah pengampuannya, PD tersebut akan mendapatkan sanksi tegas berupa bendera hitam.
“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan,” jelas Eri.
Melalui program Kampung Pancasila, Eri juga menegaskan pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi hanya bergantung pada sistem desil administrasi.
“Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” pungkasnya. ***
Tinggalkan Balasan