Surabaya, Jatiminside.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system horeg atau sound carnival se-Jawa Timur menyusun kesepakatan bersama terkait penyelenggaraan karnaval.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan hiburan masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ajakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system horeg se-Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Fatwa MUI Jawa Timur serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim.

FGD tersebut menjadi wadah dialog untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kesepahaman mengenai penyelenggaraan sound system atau sound carnival. Pembahasan difokuskan pada aspek keselamatan, ketertiban, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat.

Baca Juga:  Brigade Bunda Siap Sumbang 1 Juta Suara untuk Menangkan Khofifah-Emil

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, pihaknya ingin melibatkan langsung para pengusaha sound system dalam merumuskan kesepakatan bersama. Dengan begitu, kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung tanpa menimbulkan dampak negatif.

“Saya ingin berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman para pemilik sound system atau sound carnival. Kita tidak ingin dalam pelaksanaannya sampai terjadi korban jiwa maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto dalam keterangan tertulis dikutip Jatiminside.com pada Sabtu (21/11/2026).

Ia menegaskan, ada sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan sound carnival. Di antaranya, keselamatan peserta dan masyarakat, larangan penggunaan narkoba dan minuman keras, keberadaan dancer, pencegahan perusakan fasilitas umum, hingga kepatuhan terhadap batas waktu kegiatan.

Baca Juga:  Kakek Asal Probolinggo Senang Mobilnya Ditemukan Polisi

Selain itu, Kapolda Jatim mengingatkan agar kegiatan karnaval tidak melintasi kawasan pondok pesantren maupun mengganggu lingkungan tempat ibadah.

Menurutnya, karakter Jawa Timur sebagai provinsi religius dengan banyak pondok pesantren harus menjadi pertimbangan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Nilai-nilai agama dan kearifan lokal perlu dihormati.

“Jawa Timur ini provinsi yang religius. Banyak pondok pesantren, sehingga nilai-nilai agama yang ada di Jawa Timur harus kita patuhi dan hormati bersama,” tegasnya.

Kapolda Jatim berharap para pengusaha sound system dapat menyusun kesepakatan yang nantinya diterapkan dalam kontrak kerja dengan pihak penyelenggara maupun penyewa jasa.

Baca Juga:  Pabrik Narkoba di Malang di Gerebek Polisi, Amankan 1,2 Ton Tembakau Sintetis

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pengusaha sound system dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

“Apabila ditemukan pelanggaran, seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, pengusaha sound system diharapkan berani menghentikan operasionalnya,” tuturnya.

Hasil kesepakatan dalam FGD tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan Surat Edaran yang telah diterbitkan pada 2025.

Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda Jatim mempersilakan pemerintah kabupaten/kota menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing daerah. (Hms/Red)